Jual Buku Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial
Judul: Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial
Penulis: Adam Malik, Selo Soemardjan, Umar Kayam, Masri Singarimbun, Alfian, Arief Budiman
Penerbit: LP3ES, 1981
Tebal: 270 halaman (ukuran kecil)
Kondisi: Bekas (cukup)
Harga: Rp. 25.000 (blm ongkir)
Order: SMS 085225918312
Pasca reformasi, politik Indonesia ditandai oleh lompatan luar biasa, dari politik terkontrol dan tersentralisasi di pusat kekuasaan – dalam hal ini pemerintah otoriter Orde Baru – kepada liberalisasi politik besar-besaran. Secara teoritis, seharusnya liberalisasi politik akan melahirkan kebebasan dan kesetaraan politik serta pada akhirnya keadilan sosial. Nyatanya, alih-alih mendapatkan hak-hak politik (sebagai bagian dari konsep universal suffrage rights) mau pun hak ekonomi, rakyat justru tetap jauh dari proses politik dalam arti proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan publik. Alienasi rakyat dari proses politik, karenanya menimbulkan apatisme politik yang kian tinggi atau kalau pun tetap terlibat di dalam politik, lebih disebabkan praktek mobilisasi secara langsung atau pun melalui penciptaan wacana yang “mengharamkan” apatisme (misalnya golongan putih) sehingga mayoritas rakyat tetap tergerak untuk terlibat. Atas situasi tersebut, tepat rasanya jika kita mengulik kembali koleksi buku lawas ini sebagai pemikiran yang jernih untuk kita refleksikan kembali langkah mana yang salah dari apa yang telah kita ambil saat ini?
Penulis: Adam Malik, Selo Soemardjan, Umar Kayam, Masri Singarimbun, Alfian, Arief Budiman
Penerbit: LP3ES, 1981
Tebal: 270 halaman (ukuran kecil)
Kondisi: Bekas (cukup)
Harga: Rp. 25.000 (blm ongkir)
Order: SMS 085225918312
Pasca reformasi, politik Indonesia ditandai oleh lompatan luar biasa, dari politik terkontrol dan tersentralisasi di pusat kekuasaan – dalam hal ini pemerintah otoriter Orde Baru – kepada liberalisasi politik besar-besaran. Secara teoritis, seharusnya liberalisasi politik akan melahirkan kebebasan dan kesetaraan politik serta pada akhirnya keadilan sosial. Nyatanya, alih-alih mendapatkan hak-hak politik (sebagai bagian dari konsep universal suffrage rights) mau pun hak ekonomi, rakyat justru tetap jauh dari proses politik dalam arti proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan publik. Alienasi rakyat dari proses politik, karenanya menimbulkan apatisme politik yang kian tinggi atau kalau pun tetap terlibat di dalam politik, lebih disebabkan praktek mobilisasi secara langsung atau pun melalui penciptaan wacana yang “mengharamkan” apatisme (misalnya golongan putih) sehingga mayoritas rakyat tetap tergerak untuk terlibat. Atas situasi tersebut, tepat rasanya jika kita mengulik kembali koleksi buku lawas ini sebagai pemikiran yang jernih untuk kita refleksikan kembali langkah mana yang salah dari apa yang telah kita ambil saat ini?
