Jual Buku Islam dan Politik Era Orde Baru

Judul: Islam dan Politik Era Orde Baru

Penulis: M. Din Syamsuddin
Penerbit: Logos Wacana Ilmu, 2001
Tebal: 229 halaman
Buku bekas (cukup)

Terjual Sleman

Jejak historis hubungan Islam dan rezim Orde Baru dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Keanekaragaman potret itu bisa dibaca dari kajian para peneliti Islam. Antara lain studi M. Syafi'i Anwar (1995), Abdul Azis Thaba (1996), Bahtiar Effendy (1998), M. Rusli Karim (1999), dan Masykuri Abdillah (1999). Secara umum, mereka telah berhasil menganalisis keterkaitan Islam dan negara.

Karya M. Din Syamsuddin ini memperkaya dan memperpanjang deretan khazanah kajian serupa. Dalam versi asli, yang berasal dari disertasi pada University of California Los Angeles, Amerika Serikat, berjudul "Religion and Politics in Islam: The Case of Muhammadiyah in Indonesia's New Order", Din mengupas secara mendalam kasus Muhammadiyah di masa pemerintahan Soeharto.

Lihatlah, misalnya, bahasannya yang cukup panjang pada Bab IV (halaman 217-275). Namun, dalam edisi Indonesia, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini justru tidak mengikutsertakan bahasan pokoknya itu. Walau demikian, karya terbaru Din ini tetap mengandung muatan penting. Din mampu menganalisis tiga arus utama politik Islam di Indonesia: formalistik, substantivistik, dan fundamentalis.

Ketiga mainstream orientasi politik Islam ini telah berkembang dengan setting kultural dan politik yang khas Indonesia. Dan, tentu saja, perkembangan tersebut tetap seirama dengan paradigma pemikiran Islam modern pada pertengahan abad ke-20 di beberapa wilayah dunia Islam. Bagi mantan Ketua Litbang Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (Golkar) ini, masing-masing arus utama itu berhak mengambil bagian uji coba penentuan dan pemecahan persoalan hubungan Islam dan negara dalam konteks budaya dan politik di Indonesia.

Tapi, pada dua dasawarsa pemerintahannya, Orde Baru melakukan depolitisasi Islam dengan jalan kulturalisasi -melalui penguatan gerakan dalam berbagai bidang kehidupan. Depolitisasi itu telah melahirkan elite strategis kalangan umat Islam. Sebagai gayung bersambut dari depolitisasi itu, kalangan Islam pun mencoba modus lain dari aktivitas politiknya.

Yakni bukan melalui politik praktis, melainkan dengan jalan politik alokatif (halaman 173). Menurut Din, sebagai pendekatan politik Islam, politik alokatif menuntut pemberlakuan substansi nilai-nilai dan moral Islam, sebagai pengganti kecenderungan formalisasi kehidupan politik. Namun, politik alokatif tidak boleh diartikan sebagai penafian politik formal melalui politik praktis dengan instrumen partai politik.

Politik alokatif mendapat momentum baik ketika hubungan Islam dan negara mulai tampak harmonis pada awal 1990-an, sebagai hasil depolitisasi Islam. Suasana kondusif itu menyibak jalan lapang bagi umat Islam menuju ke panggung kekuasaan. Posisi kalangan Islam bergeser -dari pinggiran menuju pusat negara.

Yang patut dipertanyakan, apakah analisis Din dalam buku ini masih relevan setelah Orde Baru dan Soeharto lengser dari kekuasaannya? Pada masa reformasi ini, euforia politik melahirkan banyak kelompok politik, termasuk juga dari warna-warni politik Islam. Realitas ini mempengaruhi dan berimplikasi pada posisi politik Islam.

Lalu, apakah pendekatan politik alokatif masih bisa digunakan untuk melihat perkembangan politik Islam di Indonesia saat ini? Namun, yang perlu dicatat, buku ini membuktikan ketekunan dan kesungguhan seorang praktisi dan pemikir politik Islam. Din benar-benar meniti karier politiknya dari bawah hingga ke atas kursi kekuasaan.

Ia "merambat" dari organisasi modernis Muhammadiyah, Golkar, hingga Majelis Ulama Indonesia Pusat. Adapun teori-teori politiknya diperoleh Din dari lembaga pendidikan formal, yang cukup representatif dalam bidangnya. Bahkan, berkat ketekunannya, Din dikukuhkan menjadi guru besar bidang politik Islam di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Buku ini terbit pada saat pengukuhan itu.

Idris Thaha
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia