ICMI Bergerak; Lintasan 10 Tahun Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
Judul Buku: ICMI Bergerak; Lintasan 10 Tahun Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia
Penulis: Zaim Uchrowi & Usman K.S
Penerbit: Jakarta, Republika, 2000.
Hikayat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) amat pekat dengan warna politik. Pangkal pro-kontra yang mengiringinya sejak lahir, 10 tahun silam, tak pernah bergeser dari angle politik: hubungan Islam dan rezim Orde Baru. Bagi yang pro, ICMI adalah cermin sikap penguasa yang lebih akomodatif pada aspirasi Islam.
Tapi, bagi yang kontra, ICMI merupakan strategi baru kooptasi rezim atas cendekiawan muslim. Pola analisis demikian tak terhindarkan karena, bagaimanapun, sukses pembentukan ICMI melibatkan restu Presiden Soeharto. Pada sisi lain, kesetiaan militer, sebagai salah satu pilar kekuasaan Soeharto, pada waktu itu mulai diragukan.
Soeharto kemudian melirik Islam sebagai tunggangan politik baru yang strategis. Namun, amatan politis atas ICMI bisa terjebak simplifikasi. Soalnya, elemen ICMI beragam. Dari politisi, pemikir kampus, birokrat, sampai aktivis lembaga swadaya masyarakat. Maka, menurut Robert Hefner, yang pokok pada ICMI bukan soal politiknya, melainkan fungsi sosial, ekonomi, dan budayanya.
Buku ini seakan hendak menjabarkan pendapat antropolog asal Universitas Boston itu. Lintasan ICMI yang dipaparkan buku ini tidak semata berdimensi politik, melainkan juga kebudayaan. Digambarkan dengan gaya reportatif bahwa ICMI telah mengelola beasiswa bagi ratusan pelajar dan mahasiswa lewat Lembaga Orbit. ICMI berperan penting merintis Bank Muamalat Indonesia, dan mengembangkan ratusan lembaga mikroekonomi berupa Baitul Mal Wattamwil.
Melalui Cides, ICMI sejak dini mewacanakan isu hak asasi manusia. Sebuah forum sains dan teknologi berskala global juga digarap khusus oleh ICMI. Memang diakui, ada orientasi politik pada sebagian anggota ICMI. Bahkan, banyaknya menteri dari ICMI juga diklaim sebagai prestasi. Namun, tak bisa diingkari, banyak pula sayap ICMI yang melakukan fungsi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Lagi pula, ketika buku ini terbit, Soeharto dan Habibie tak lagi berkuasa, sehingga amatan politis atas ICMI perlu dievaluasi -barangkali.
Asrori S. Karni
Penulis: Zaim Uchrowi & Usman K.S
Penerbit: Jakarta, Republika, 2000.
Hikayat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) amat pekat dengan warna politik. Pangkal pro-kontra yang mengiringinya sejak lahir, 10 tahun silam, tak pernah bergeser dari angle politik: hubungan Islam dan rezim Orde Baru. Bagi yang pro, ICMI adalah cermin sikap penguasa yang lebih akomodatif pada aspirasi Islam.
Tapi, bagi yang kontra, ICMI merupakan strategi baru kooptasi rezim atas cendekiawan muslim. Pola analisis demikian tak terhindarkan karena, bagaimanapun, sukses pembentukan ICMI melibatkan restu Presiden Soeharto. Pada sisi lain, kesetiaan militer, sebagai salah satu pilar kekuasaan Soeharto, pada waktu itu mulai diragukan.
Soeharto kemudian melirik Islam sebagai tunggangan politik baru yang strategis. Namun, amatan politis atas ICMI bisa terjebak simplifikasi. Soalnya, elemen ICMI beragam. Dari politisi, pemikir kampus, birokrat, sampai aktivis lembaga swadaya masyarakat. Maka, menurut Robert Hefner, yang pokok pada ICMI bukan soal politiknya, melainkan fungsi sosial, ekonomi, dan budayanya.
Buku ini seakan hendak menjabarkan pendapat antropolog asal Universitas Boston itu. Lintasan ICMI yang dipaparkan buku ini tidak semata berdimensi politik, melainkan juga kebudayaan. Digambarkan dengan gaya reportatif bahwa ICMI telah mengelola beasiswa bagi ratusan pelajar dan mahasiswa lewat Lembaga Orbit. ICMI berperan penting merintis Bank Muamalat Indonesia, dan mengembangkan ratusan lembaga mikroekonomi berupa Baitul Mal Wattamwil.
Melalui Cides, ICMI sejak dini mewacanakan isu hak asasi manusia. Sebuah forum sains dan teknologi berskala global juga digarap khusus oleh ICMI. Memang diakui, ada orientasi politik pada sebagian anggota ICMI. Bahkan, banyaknya menteri dari ICMI juga diklaim sebagai prestasi. Namun, tak bisa diingkari, banyak pula sayap ICMI yang melakukan fungsi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Lagi pula, ketika buku ini terbit, Soeharto dan Habibie tak lagi berkuasa, sehingga amatan politis atas ICMI perlu dievaluasi -barangkali.
Asrori S. Karni
