Respon Cepat

Respon Cepat
Loading...

Jual Buku Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979

Judul: Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979
Penulis: Ann Laura Stoler
Penerbit: Karsa, 2005
Tebal: 471 halaman
Kondisi: Bekas (bagus)
Harga: Rp. 80.000 (belum ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312


"Karya ini menjalin berbagai dimensi yang umumnya tak tercakup dalam penulisan sejarah konvensional: hubungan kerja yang terpaut dengan kehidupan komunitas buruh, aksi perlawanan buruh terkait dengan strategi pengendalian sang majikan, kehidupan ekonomi yang terjalin dengan wacana kekuasaan; pemaparan peristiwa disertai kritik sumber. Dalam buku ini pembaca disuguhkan dengan perjalanan intelektual penulis. Karya besar yang patut menjadi inspirasi para penulis sejarah dan antropologi di Indonesia!"
Ratna Saptari, peneliti senior International Institute of Social History, Amsterdam.

"Hingga berakhirnya rejim kolonial, perkebunan merupakan sektor ekonomi utama Indonesia dengan nilai ekspor paling besar dibanding dengan produk lainnya. Namun keadaan ini bukannya tanpa masalah. Melalui dukungan kebijakan pemerintah, perkebunan sebagai sistem pertanian modern yang padat kapital dan teknologi adalah usaha ekonomi yang lebih diabdikan kepada kepentingan kapital dan pasar internasional daripada kemaslahatan domestik. Ann Laura Stoler dengan jernih menunjukkan eskalasi benturan kepentingan antara perkebunan dengan para buruh dan petani yang ternyata cenderung meningkat semenjak rejim kolonial tumbang pada Perang Dunia II. Buku ini memberikan masukan yang sangat berharga bagi kita untuk secara komprehensif memahami persoalan perkebunan dan berpikir lebih lanjut lagi untuk menyusun alternatif jalan keluarnya."
Pujo Semedi, Jurusan Antropologi, Universitas Gadjah Mada.

"Buku ini amat penting untuk memahami pergolakan buruh perkebunan merespon mengguritanya hegemoni kolonialisme yang secara sadar dan terencana mengontrol dan menempatkan kaum buruh dalam posisi terpuruk sepanjang waktu sehingga tidak mampu melepaskan diri dari belenggu kultur perkebunan yang sampai hari ini masih berdiri tegak dengan angkuhnya. Inilah studi akademik pertama tentang Sumatra Utara yang mengurai bekerjanya kapitalisme kolonial sampai sistem politik Orde Baru yang angker itu dari perspektif arus bawah (orang kecil)."
Budi Agustono, Jurusan Sejarah, Universitas Sumatra Utara.

Selama seabad lebih, Sumatra Utara menjadi lokasi salah satu usaha perkebunan-perkebunan asing yang paling intensif dan paling berhasil di antara berbagai negara­negara maju manapun. Ekspansi kolonialisme oleh orang Eropa telah menghasilkan sebuah konflik yang laten dan seringkali berdarah antara modal dengan buruh, khususnya ketika buruh menolak kepentingan-kepentingan perkebunan. Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979 adalah karya sejarah etnografis yang menakjubkan yang menganalisis bagaimana perlawanan rakyat dibentuk terus menerus oleh kolonialisme maupun pengalaman-pengalaman sosial, ekonomi dan politik komunitas buruh Jawa yang tinggal di perbatasan perkebunan-perkebunan Sumatra.

Dalam edisi pertama berbahasa Indonesia ini, Ann Laura Stoler mengenang kembali bukunya sebagai sebuah dokumen sejarah, mengeksplorasi waktu penulisannya pada saat terjadinya pergeseran umum dalam studi-studi antropologi ekonomi-politik dan kolonialisme. Buku ini amatlah berharga bagi mahasiswa di berbagai disiplin, tidak hanya para mahasiswa sejarah dan antropologi, melainkan juga ilmu politik dan sosiologi.

Ann Laura Stoler adalah Professor Antropologi, Sejarah, dan Studi Wanita dari Universitas Michigan. Ia adalah penulis dari Race and the Education of Desire: A Colonial Reading of Foucault's The History of Sexuality.

Jual Buku Toean Keboen Dan Petani: Politik Kolonial Dan Perjuangan Agraria

Judul: Toean Keboen Dan Petani: Politik Kolonial Dan Perjuangan Agraria Di Sumatera Timur 1863-1947
Penulis: Karl J. Peltzer
Penerbit: Sinar Harapan, 1985
Tebal: 230 halaman
Kondisi: Bekas (cukup)
Harga: Rp. 65.000 (belum ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312


Buku Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria sepintas merupakan sejarah perkembangan perkebunan besar pada masa kolonial Belanda di Sumatera Timur. Tetapi nilai intelektual (intellectual value) buku ini berubah apabila pembaca mengaitkannya dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk membangun perkebunan baru serta problem sosial-budaya yang timbul di daerah-daerah yang terkena program itu.

Seperti halnya pemerintah saat ini, pemerintah kolonial Belanda juga melihat perkebunan merupakan sumber penghasil devisa yang potensial. Berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan politik ekonomi maupun agraria telah diciptakan pemerintah kolonial untuk menunjang keberhasilan usaha perkebunan itu. Ditinjau dari segi ekonomi regional, pengembangan perkebunan besar di Sumatera Timur membawa dampak positif.

Infrastruktur baru, seperti jalan kereta api, yang juga bermanfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat pribumi dibangun. Tetapi seperti ditulis Pelzer, perkembangan perkebunan di Sumatera Timur juga menimbulkan kerawanan politik di daerah itu. Kerawanan politik itu bersumber pada persoalan agraria, yakni perkosaan hak milik tanah rakyat oleh pemilik perkebunan besar. Para pemilik perkebunan besar di Sumatera Timur dapat bertindak semena-mena terhadap petani karena memperoleh dukungan pemerintah maupun pihak Sultan Deli. Situasi ini menyebabkan petani tidak dapat banyak berbuat mempertahankan tanah mereka.

Mereka, para petani itu, harus menghadapi aliansi tiga kekuatan, yakni Sultan, pemerintah kolonial, dan pemilik perkebunan. Walau demikian, menurut Pelzer, petani setempat pun berusaha mempertahankan tanah mereka. Tercatat dalam hal ini pemberontakan petani Batak Karo terhadap keputusan sepihak Sultan Deli untuk menyewakan tanah mereka pada perkebunan.

Para petani Batak Karo mengajukan tiga persyaratan untuk mengizinkan tanah mereka disewa perkebunan. Syarat itu adalah tetap cukup tanah dalam pemilikan mereka untuk perladangan huma, pohon-pohon buah mereka dan harta benda lainnya tetap dihormati, dan mereka tidak akan dicegah oleh orang-orang Eropa itu untuk menggarap kebun-kebun ladang baru dan ladang-ladang padi (halaman 95).
 
Problem agraria yang dihadapi pemerintah kolonial dalam mengembangkan perkebunan di Sumatera Timur juga dihadapi pemerintah Indonesia pada saat ini. Pengembangan program PIR sering terhambat, karena terdampar pada persoalan perolehan tanah. Sama seperti pada masa kolonial, penduduk masih melihat bahwa tiada ada tanah kosong di daerahnya. Karena itu, mereka sering mengajukan tuntutan ganti rugi bagi tanah yang terkena proyek. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi.

Sebagai alternatifnya pemerintah menjadikan bekas pemilik lahan itu sebagai peserta proyek PIR. Tetapi alternatif ini pun masih sering belum memuaskan petani setempat, sehingga problem agraria itu belum dapat diselesaikan secara tuntas. Problem agraria lain yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah bagaimana menghadapi petani peladang. Pada masa kolonial, pemilik perkebunan telah mendesak pemerintah Belanda untuk mengarahkan mereka itu menjadi petani tetap. Alasannya, pertanian perladangan "sangat mengganggu" kesuburan tanah. Tetapi, sebenarnya, pemilik perkebunan menganggap para peladang itu saingan mereka dalam memperoleh tanah, karena usaha tani peladangan adalah suatu usaha tani yang ekstensif.

"Konflik" seperti ini masih juga terjadi dalam proyek PIR, yang ingin dikembangkan pemerintah di Kalimantan. Seperti halnya pemerintah kolonial, pemerintah Indonesia juga menghadapi kesulitan mengarahkan petani peladang menjadi petani tetap. Ini disebabkan oleh kondisi agronomi setempat membuat sistem pertanian perladangan menjadi sistem pertanian yang paling cocok di daerah itu. Dalam program PIR, pemerintah Indonesia telah mengikutkan pula bekas petani peladang.

Tetapi problem akan muncul lagi apabila lahan pangan, yang tidak cukup luas dari ukuran petani peladang, yang disediakan proyek PIR menurun kesuburannya. Apabila ini terjadi, food security bekas petani peladang akan terganggu. Ketakutan akan terganggunya food security inilah, menurut saya, yang melatarbelakangi rasa tidak senang petani Karo di Sumatera Timur pada masa kolonial terhadap perkebunan. Dan asumsi ini ternyata benar.

Menurut Pelzer banyaknya tanah yang dikuasai perkebunan menyebabkan daerah Sumatera Timur mengalami problem pangan (halaman 143). Hal lain yang menarik yakni hubungan birokrasi pemerintah Belanda dengan perkebunan. Walaupun ada dukungan pemerintah Belanda terhadap perluasan perkebunan di Sumatera Timur, Pelzer juga memberikan bukti bahwa pada tingkat operasionalnya aparat pemerintah kolonial banyak juga yang peka terhadap problem sosial ekonomi petani setempat, yang muncul sebagai akibat politik agraria pemerintah kolonial. Aparat pemerintah itu berusaha melaksanakan tugas mereka tanpa membiarkan petani setempat terlalu dirugikan pemilik perkebunan.

Pelzer menyebutkan beberapa kasus tentang pejabat kolonial setempat yang menentang kebijaksanaan resmi pihak perkebunan yang dianggap merugikan petani setempat. Anehnya, pemerintah kolonial di Batavia membiarkan pejabat yang melindungi hak petani itu. Sementara itu, pemerintah kolonial di Batavia juga sering mengadakan komisi-komisi pencari fakta, apabila terjadi suatu peristiwa penting di daerah perkebunan atau ada laporan tentang kebijaksanaan perkebunan yang merugikan petani. Adanya komisi-komisi ini, yang rekomendasinya sering digunakan pemerintah untuk mengubah kebijaksanaan, dan kepekaan pejabat daerah terhadap problem petani dapat mencegah keresahan sosial di daerah perkebunan berkembang menjadi gerakan sosial yang mengakibatkan destabilisasi politik.

Jual Buku Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri

Judul: Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847
Penulis: Christine Dobbin
Penerbit: Komunitas Bambu, 2008
Tebal: 432 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Harga: Rp. 70.000 (belum ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312


Artikel Rosihan Anwar, ”Perang Padri yang Tak Anda Ketahui”, yang dimuat oleh ”Kompas”, 6 Februari 2006, menyoroti sisi gelap Perang Paderi. Tulisan Rosihan itu bersumber pada buku yang disusun oleh sejarawan militer Belanda, G Teitler, berjudul ”Het Einde van de Paderieoorlog: Het beleg en de vermeestering van Bonjol, 1834-1837: Een bronnenpublicatie.” Rosihan, dalam artikelnya itu, bercerita tentang kebiasaan kaum Paderi menculik kaum perempuan dalam serangan, kemudian mengangkut mereka untuk dijual sebagai budak (slaves).

Ada satu buku lagi yang mengupas dinamika perubahan yang luar biasa dalam kehidupan ekonomi dan gerakan purifikasi ajaran Islam di Minangkabau. Dalam proses perubahan itu timbul banyak konflik yang mengakibatkan terjadi tragedi kemanusiaan. Buku itu ditulis sejarawan Christine Dobbin, berjudul asli Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, Central Sumatra 1784-1847 (Curzon Press, 1983).

Dobbin mengawali paparannya secara detail tentang ekologi sosial dan topografi Minangkabau, tentang tantangan dan anugerah alam dalam gerakan perdagangan masyarakat Minangkabau. Kita terkesima membaca buku ini. Ternyata masih banyak yang tidak kita ketahui tentang perubahan sosial yang spektakuler dan tentang gerakan Paderi di Minangkabau dan Tapanuli.

Kurang lebih 75 persen dari buku bercerita tentang dinamika perubahan orang Minangkabau dalam liku-liku perdagangan di pedalaman dan pantai barat dengan segala masalah yang ditimbulkannya, pertambangan emas dan besi, industri rumah, perbengkelan alat pertanian, senjata tajam dan bedil, pertukangan, pertenunan, perkebunan komoditi ekspor, persaingan dan perang dagang dengan Belanda. Hal itu terjadi sejak berabad sebelum timbul gerakan Paderi.

Menarik untuk disimak bahwa berabad sebelum lahirnya gerakan Paderi, agama Islam sudah lama berkembang di Natal, pantai barat Mandailing, Tapanuli Bagian Selatan. Hal ini terbukti dengan kehadiran Tuanku Lintau, seorang kaya, penduduk asli Lintau di Lembah Sinamar, yang datang ke Natal untuk belajar agama Islam. Kemudian Tuanku Lintau meneruskan pendidikannya ke Pasaman yang juga didiami orang Mandailing yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal.
Usai menuntut ilmu agama Islam itu, kira-kira 1813, Tuanku Lintau kembali ke desanya membawa keyakinan bahwa sebagai penduduk Tanah Datar, ia mempunyai misi untuk memperbaiki tingkah laku dan moral penduduk lembah itu. Tuanku Lintau terkesan pada gerakan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh di Agam. Ia pun bergabung dengan kaum Paderi.

Secara khusus Tuanku Lintau merasa wajib menyadarkan keluarga raja yang bergaya hidup tidak sesuai dengan ajaran Islam agar kembali ke jalan yang benar. Semula, Tuanku Lintau mendapat perlindungan dari Raja Muning, ialah Raja Alam Minangkabau yang bertakhta di Pagaruyung. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, Tuanku Lintau justru melancarkan revolusi sosial karena ia yakin bahwa sistem kerajaan yang korup adalah hambatan bagi keberhasilan cita-citanya.
Tuanku Lintau dan pengikutnya menyerang Raja Alam. Banyak yang terbunuh, termasuk dua putra Raja Alam. Raja Alam dan cucunya berhasil menyelamatkan diri ke Lubuk Jambi di Inderagiri. Cucu Raja Alam ini kelak terkenal sebagai Sultan Alam Bagagar Syah, Raja Minangkabau terakhir.

Bahwa Natal di pantai barat Mandailing sebagai tempat pertama Tuanku Lintau menimba ilmu agama Islam membuktikan, ternyata Perang Paderi bukanlah gerakan Islamisasi di Mandailing. Karena berabad sebelum timbulnya gerakan Paderi, ulama-ulama sufi telah mengajarkan agama Islam kepada orang Mandailing Natal. Tokoh utama penyebar agama Islam di kawasan pantai barat sampai ke pedalaman Mandailing adalah ulama besar sufi Syekh Abdul Fattah (1765-1855). Ulama besar ini wafat dan dimakamkan di Pagaran Sigatal, Panyabungan. Murid-murid para sufi itulah yang secara damai membawa Islam ke pedalaman Mandailing.

Baik Paderi maupun Belanda saling khawatir terhadap ancaman penghancuran hegemoni dagang masing-masing di kawasan Minangkabau dan pantai barat itu. Itu sebabnya Belanda mengunci wilayah Padang sampai ke selatan agar tidak dijamah oleh kaum Paderi. Inilah yang mendorong pendudukan wilayah utara, dalam hal ini Rao dan Mandailing yang kaya emas berkualitas tinggi dan komoditi ekspor lainnya. Kita jadi mengerti mengapa gerakan perdagangan ini menjadi mengeras dalam era gerakan Paderi.

Gerakan Paderi di Mandailing mendapat perlawanan dari Sutan Kumala yang Dipertuan Hutasiantar, raja ulama sekaligus primus inter pares raja-raja Mandailing. Ia dijuluki oleh Belanda sebagai Primaat Mandailing.

Dobbin memaparkan bahwa perdagangan budak sangat penting bagi sistem Paderi. Pasalnya, budak-budak bukan saja sebagai dagangan, tetapi juga sebagai pengangkut barang dan tentara cadangan. Itu yang menyebabkan kaum Paderi dapat bertahan begitu lama dalam melancarkan peperangan.

Mungkin tidak enak untuk mengatakan bahwa Perang Paderi yang begitu lama (1803-1838), yang selama ini begitu disakralkan, disebut oleh Dobbin sebagai perang dagang. Fakta menunjukkan cara-cara kaum Paderi menggerakkan perang yang penuh kekerasan dan kebrutalan, jauh dari nilai-nilai Islam. Inilah yang mendorong kita sadar atau tidak sadar, lebih percaya kepada Dobbin.

Selain itu, Paderi mampu menggeser para pedagang yang beroperasi di permukiman orang Eropa yang berdekatan. Salah satu ciri gerakan Paderi yang menonjol adalah usaha membina perdagangan Minangkabau sekaligus melawan upaya-upaya dari luar yang hendak memonopoli perdagangan di kawasan ini.

Dobbin memaparkan bahwa gerakan Paderi, khususnya di utara Minangkabau, lebih pada gerakan perdagangan daripada gerakan penyebaran agama Islam. Pantaslah, tak satu pun bekas jejak kaum Paderi dalam bidang agama di kawasan itu.
Jadi, sesuai dengan sinyalemen saya di dalam buku Greget Tuanku Rao bahwa Islam dibawa oleh orang Mandailing sendiri dari Pasaman dan pantai barat Mandailing. Proses Islamisasi itu berlangsung secara damai dalam suasana kekeluargaan. Mereka telah mengenal Islam berabad sebelum keberadaan kaum Paderi. Reputasi Natal sebagai pusat perguruan Islam di pantai barat Mandailing telah dibuktikan oleh Tuanku Lintau, tokoh legendaris Paderi yang belajar agama Islam di Natal, sebelum ia menceburkan diri dalam gerakan Paderi.

Gerakan reformasi ajaran Islam dan perdagangan pra-Paderi, pada saat Paderi, dan pasca-Paderi pada hakikatnya adalah revolusi sosial yang dahsyat di Sumatera Barat. Tetapi, saya mendapat kesan bahwa Dobbin tidak mengenal secara langsung kawasan Mandailing dan pelabuhan-pelabuhannya di pantai barat. Padahal, kawasan itu sangat penting dalam kancah perdagangan kaum Paderi.

Selain itu, ada nama-nama tempat yang tidak dikenal di daerah itu, seperti Sungai Taru yang seharusnya Batangtoru, Achin seharusnya Aceh, Gunung Bualbuali seharusnya Sibualbuali. Seyogianya dalam penerjemahan dapat dilakukan penyelarasan nama-nama itu. Tetapi ternyata justru penerjemah buku ini menambah kekeliruan dengan memakai istilah-istilah Jawa yang tidak kena-mengena dengan tradisi di alam Minangkabau, seperti kraton dan ningrat yang seharusnya istana dan bangsawan.

Buku ini sangat layak dibaca oleh mereka yang ingin mengetahui kiat-kiat sukses orang Minangkabau dalam berniaga, sekaligus tentang taktik dan strategi gerakan Paderi, serta perubahan sosial yang luar biasa pada orang Minangkabau yang disebabkan oleh gerakan Paderi.

BASYRAL HAMIDY HARAHAP, Penulis buku Greget Tuanku Rao, pemerhati masalah sosial budaya Mandailing

Jual Buku Pater Beek, Freemason dan CIA

Judul: Pater Beek, Freemason dan CIA 
Penulis: M. Sembodo
Penerbit: Galan, 2009
Tebal: 208 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Harga: Rp. 50.000 (belum ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312


Ini adalah buku pertama yang mengupas keterlibatan seorang agen CIA dan Freemason dalam pengkerdilan umat Islam di Indonesia pada masa orde baru.

Pater Beek, seorang agen CIA dan Freemason (organisasi bawah tanah Yahudi) berkebangsaan Belanda mendarat di Jakarta pada tahun 1955. Ia mendapatkan tugas penting dan tidak main-main: mengkudeta Soekarno dan menghancurkan Komunis. Guna menjalankan misinya, ia mendekati beberapa perwira Angkatan Darat dan aktivis mahasiswa.

Pecahnya peristiwa G 30 S tidak disia-siakan oleh Pater Beek. Secepat kilat ia menggalang demonstrasi-demonstrasi mahasiswa besar-besaran di seluruh Jakarta. Kekuasaan Soekarno pun limbung. Soeharto, salah satu bidak sang agen, mulai merangkak naik ke singgasana kekuasaan. Lewat tangan Soeharto, Pater Beek mulai menghancurkan kekuatan Komunis. Lima ribu nama orang-orang Komunis ia serahkan kepada Soeharto untuk dihabisi. Narasi kelam dalam sejarah Indonesia pun dimulai.

Setelah Soekarno tumbang dan Komunis dihancurkan, Pater Beek mencari sasaran baru. Sasaran baru itu umat Islam. Lewat orang-orang kepercayaannya, Pater Beek mengobrak-abrik kehidupan politik umat Islam Indonesia. Tujuan Pater Beek untuk memojokkan dan mengkerdilkan umat Islam pun tercapai. Tak mengherankan kalau hampir selama 30 tahun umat Islam yang jumlahnya mayoritas menjadi paria di negeri sendiri.

"Beek menyelenggarakan kursus-kursus satu bulanan secara reguler, bagi mahasiswa, aktivis, maupun kaum muda pedesaan." (Richard Tanter)

"Setelah komunis dihancurkan oleh tentara, Beek melihat ada dua ancaman (setan) yang dihadapi kaum Katolik di Indonesia. Kedua ancaman sama-sama berwarna hijau: Islam dan tentara. Tapi Beek yakin, tentara adalah ancaman yang lebih kecil (lesser evil) dibanding Islam yang dilihatnya sebagai setan besar." (Dr. George J. Aditjondro)

Jual Buku Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet

Judul: Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet
Penulis: Fadli Zon
Penerbit: Sinar Harapan, 2002
Tebal: 222 halaman
Kondisi: Bekas (bagus)
Harga: Rp. 50.000 (blm ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312



Etnonasionalisme merupakan suatu nasionalisme yang berbentuk kelompok solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas, merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dari kelompok-kelompok lain.

Jual Buku Hubungan Intelijen - Negara 1945-2004

Judul: Hubungan Intelijen - Negara 1945-2004
Penulis: Andi Widjajanto & Artanti Wardhani
Penerbit: Pacivis UI, 2008
Tebal: 152 halaman
Kondisi: Stok lama (bagus)
Harga: Rp. 45.000 (blm ongkir)
Order: SMS/WA 085225918312


Buku ini memberikan sebuah kerangka teoritik untuk mengkaji interkasi intelinjen dan negara Indonesia pada periode pasca proklamasi kemerdekaan 1945 hingga periode awal masa reformasi 2004. Kerangka ini membagi evolusi interaksi dalam dua masa, yaitu masa rejim otoriter, masa rejim demokratik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tolong like Facebook kami, trims

 
Blogger Widgets